Menag Tidak menyetujui UU Penodaan Agama Dihapus

0
berita.rizalmedia.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 terkait Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, masih diperlukan saat ini. UU itu pernah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan, namun Mahkamah menolak permohonan tersebet.

Soal usulan dari antropolog saat bertemu Presiden Joko Widodo Senin 16 Januari 2017 kemarin, untuk mencabut undang-undang ini, Lukman mengatakan jika saat ini beleid itu masih diperlukan. "Saya menangkapnya bukan menghilangkan tapi bagaimana agar undang-undang itu didudukkan secara semestinya, begitu

Karena itulah tidak kemudian digunakan untuk menghukum orang, dalih menista atau menoda," tutur lukman, setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017 dilansir dari viva. dia menandaskan, perlu dipelajari lagi bagaimana UU Penistaan Agama itu diberlakukan pada 1965. Ketika itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama, ahli agama dan menyebarkan ajaran mereka padahal bertolak belakang dengan agama.

"Itulah kenapa kemudian muncul UU itu untuk bagaimana agar ajaran pokok setiap agama tidak boleh dinodai, tidak boleh dinistakan," katanya. UU Penistaan Agama, kata politisi PPP itu, lahir untuk menjaga prinsip-prinsip pokok ajaran agama. Agar, tidak boleh dihina dan perlu dijaga oleh siapapun. "Dan itu perlu diuji di MK, dan MK memutus UU itu masih sangat relevan untuk konteks ke-Indonesia-an kita," katanya.

Kata Lukman, yang sebenarnya diinginkan adalah menempatkan persoalan penistaan agama itu pada tempatnya. Tidak dijadikan alat untuk menghukum orang dengan dalih melakukan penistaan terhadap agama. Namun harus dibawa pada persoalan, bagaimana masing-masing ajaran pokok agama yang ada itu terjaga.

"Khususnya yang terkait dengan pokok-pokok atau isi pokok dari ajaran agama itu tidak lalu kemudian disimpangi oleh siapapun juga. Jadi malah itu lalu menimbulkan kerawanan sosial yang tidak semestinya. Jadi harus dilihat UU itu dari sisi preventif," kata Lukman.
Share on Google Plus
Share :

Komentar Facebook:

0 Komentar Blog: